DJAKARTA.ID – Organisasi Perburuhan Internasional (International Labour Organization) atau disingkat ILO baru saja menggelar forum melek finansial melalui acara bertajuk Financial Health Pathways Forum, Kamis (15/10/2026) di Hotel Pullman, Jakarta Pusat. Forum ini mempertemukan berbagai pemangku kepentingan untuk membahas pentingnya kesehatan finansial sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi, serta mendorong pekerjaan layak dan pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

ILO sendiri merupakan salah satu badan khusus di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang mengurusi masalah ketenagakerjaan. Bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian dan OJK, ketiganya menyoroti pentingnya melengkapi upaya perluasan akses dan literasi keuangan masyarakat melalui pendekatan yang lebih berorientasi pada manfaat nyata.

“Inklusi dan kesehatan finansial adalah dua hal yang saling melengkapi. Inklusi keuangan membangun pondasinya, sementara kesehatan finansial memastikan bahwa akses tersebut benar-benar membawa stabilitas dan ketahanan ekonomi. Melalui forum ini, ILO siap membantu Indonesia mewujudkan pekerjaan layak guna menuju kesehatan finansial masyarakat yang terukur dan berkelanjutan,” ujar Simrin C. Singh, Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor-Leste.

Pada konteks ketenagakerjaan, kesehatan finansial juga berkaitan erat dengan kualitas pekerjaan, pendapatan yang memadai dan stabil, akses terhadap perlindungan sosial, serta kemampuan pekerja dan pelaku usaha untuk mengelola risiko ekonomi. Diskusi dalam forum juga menegaskan bahwa kesehatan finansial tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individu dalam mengelola keuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi pekerjaan, tingkat pendapatan, perlindungan sosial, serta ketersediaan layanan keuangan yang aman, terjangkau, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Dari perspektif dunia kerja, penguatan kesehatan finansial membutuhkan keterlibatan pemerintah, organisasi pengusaha, dan organisasi pekerja dalam mendorong pekerjaan layak, pendapatan yang memadai dan dapat diprediksi, serta perluasan cakupan perlindungan sosial. Upaya tersebut dapat dilengkapi dengan pendidikan keuangan yang membantu pekerja dan pelaku usaha mengambil keputusan finansial secara lebih terinformasi.

Selain itu, forum juga menyoroti pentingnya memahami faktor sosial dan perilaku yang mempengaruhi pengambilan keputusan keuangan, termasuk dinamika keluarga, norma sosial, kesenjangan gender, serta tekanan finansial yang dihadapi individu dan rumah tangga.

Saat ini pemerintah tengah menyiapkan sejumlah strategi untuk memperkuat ketahanan dan kesejahteraan keuangan masyarakat. Salah satunya melalui rencana pembentukan Dewan Nasional Kesejahteraan Keuangan (DNKK). Kebijakan tidak hanya diarahkan pada perluasan akses terhadap layanan keuangan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan layanan keuangan secara tepat dan produktif untuk mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan.

“Berbagai pembelajaran dan masukan dari forum ini diharapkan dapat memperkaya perumusan prioritas DNKK agar kebijakan dan program yang dikembangkan semakin relevan dengan kebutuhan masyarakat,” tutup Ali Murtopo Simbolon selaku Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI).

ILO juga meluncurkan fase ketiga dari proyek “Mempromosikan Usaha UKM” melalui peningkatan akses wirausaha terhadap jasa keuangan (Promise to Impact), sebagai bentuk nyata dalam meningkatkan kesehatan finansial, serta inklusi keuangan bagi para pelaku UMKM, dan rantai pasok komoditas daerah. (aul)